Kasus Pembuangan Bayi di Blora: Propam Selidiki Dugaan Salah Tangkap
Agen Berita Polo – Kasus pembuangan bayi di Blora, Jawa Tengah, yang mencuat pada Desember 2025, kini tengah menjadi sorotan setelah Propam (Profesi dan Pengamanan) Polri dilaporkan sedang menyelidiki dugaan adanya salah tangkap dalam proses penyidikan kasus tersebut. Insiden ini berawal dari penemuan seorang bayi yang dibuang di pinggir jalan, yang mengarah pada penangkapan seorang wanita berinisial NR yang diduga sebagai ibu bayi tersebut. Namun, belakangan berkembang isu bahwa proses penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dapat dianggap sebagai kesalahan prosedur.
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melalui Propam telah mengambil langkah tegas untuk melakukan penyelidikan internal guna memastikan apakah ada pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh petugas yang terlibat. Hal ini memicu perdebatan publik mengenai prosedur penangkapan dan perlakuan terhadap perempuan yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.
Kronologi Kasus Pembuangan Bayi di Blora
Pada tanggal 10 Desember 2025, sebuah bayi laki-laki ditemukan terbuang di pinggir jalan Desa Randublatung, Blora. Bayi yang diperkirakan baru berusia beberapa hari itu ditemukan dalam kondisi sangat memprihatinkan. Warga setempat yang pertama kali menemukan bayi tersebut langsung melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian. Setelah dievakuasi, bayi tersebut dilarikan ke rumah sakit dan dinyatakan dalam keadaan stabil meskipun kondisinya lemah akibat kurangnya perawatan.
Petugas kepolisian segera melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi dugaan bahwa bayi tersebut dibuang oleh seorang perempuan yang tinggal tidak jauh dari lokasi penemuan bayi. Setelah beberapa hari penyelidikan, pihak kepolisian akhirnya menangkap seorang wanita berinisial NR yang diduga merupakan ibu kandung bayi tersebut.
NR, yang diketahui berusia 25 tahun, ditangkap pada 13 Desember 2025 dan dijadikan tersangka atas tuduhan pembuangan bayi. Namun, penangkapan ini memunculkan pertanyaan besar setelah munculnya klaim bahwa proses penangkapan dan penyidikan terhadap NR diduga tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Dugaan Salah Tangkap dan Investigasi Propam
Pada 16 Desember 2025, beredar informasi bahwa Propam Polri telah terlibat dalam penyelidikan untuk mengusut kemungkinan adanya salah tangkap terhadap NR. Dugaan ini muncul setelah NR mengajukan keberatan terhadap cara-cara yang digunakan oleh petugas dalam menangkapnya. Beberapa pihak, termasuk keluarga dan pengacara NR, berpendapat bahwa penangkapan tersebut tidak sah, karena NR tidak diberikan hak-haknya sebagai tersangka, termasuk hak untuk didampingi oleh pengacara pada saat pemeriksaan.
Irjen Polisi Agung Prasetyo, Kepala Divisi Propam Polri, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima laporan mengenai potensi pelanggaran prosedur dalam proses penangkapan tersebut. “Kami akan menyelidiki apakah ada pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota kepolisian yang terlibat dalam kasus ini. Setiap tindakan aparat penegak hukum harus sesuai dengan prosedur yang berlaku,” kata Agung dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta.
Selain itu, beberapa saksi yang berada di sekitar lokasi penangkapan juga melaporkan bahwa NR tampak mengalami tekanan psikologis yang cukup berat selama proses penyelidikan. Ada dugaan bahwa NR diperlakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan standar hak asasi manusia.
Prosedur Penangkapan yang Perlu Diperhatikan
Dalam konteks ini, Propam Polri melakukan evaluasi terhadap setiap tahap penyelidikan untuk memastikan bahwa hak-hak individu yang terlibat dalam proses hukum, termasuk tersangka, tidak dilanggar. Setiap tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian harus berdasarkan pada asas keadilan, transparansi, dan profesionalisme.
Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, setiap tersangka berhak atas perlakuan yang manusiawi, termasuk hak untuk didampingi oleh penasihat hukum selama proses penyidikan dan hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara tidak adil. Penangkapan yang dilakukan tanpa prosedur yang sah dapat berpotensi merusak kredibilitas lembaga kepolisian.
Dedi Susanto, pengacara yang mewakili NR, menyatakan bahwa kliennya merasa diperlakukan tidak adil. “Kami menduga ada kekeliruan dalam prosedur penangkapan. NR merasa tidak diberi kesempatan untuk berbicara dengan pengacara sebelum dia dimintai keterangan. Kami meminta agar Propam melakukan penyelidikan secara objektif untuk mengungkap kebenaran,” jelas Dedi.
Tanggapan dari Pihak Kepolisian
Pihak kepolisian melalui Kapolres Blora, AKBP Nugroho Wibowo, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelidiki kasus ini secara transparan. “Kami berkomitmen untuk menjalankan proses hukum yang benar dan sesuai prosedur. Jika ada kesalahan dalam penanganan kasus ini, kami akan bertanggung jawab dan melakukan perbaikan,” kata Nugroho.
Kapolres juga menambahkan bahwa saat ini pihaknya fokus pada penyelidikan terkait pembuangan bayi tersebut.
Sementara itu, Komnas Perempuan turut menyoroti kasus ini, mengingat ada aspek gender yang perlu diperhatikan dalam proses hukum terhadap perempuan. Mereka mendesak agar proses penyidikan terhadap NR dilakukan secara adil dan tanpa diskriminasi.
Pembuangan Bayi: Sebuah Kasus Kemanusiaan
Kami memahami bahwa pembuangan bayi adalah tindakan yang salah, namun kita harus melihat akar masalahnya. Banyak perempuan yang terpaksa membuang bayinya karena ketidakmampuan atau karena tekanan sosial yang berat. Kita perlu mencari solusi yang lebih humanis, seperti memberikan dukungan psikologis dan sosial kepada perempuan yang menghadapi kesulitan,” ujarnya.
Upaya Penanggulangan Pembuangan Bayi di Indonesia
Pembuangan bayi adalah masalah yang kompleks, dan upaya untuk menanggulanginya membutuhkan pendekatan yang lebih holistik. Selain itu, sistem dukungan sosial untuk ibu hamil muda dan perempuan yang terpaksa berhadapan dengan situasi sulit harus ditingkatkan.
Kesimpulan: Fokus pada Keadilan dan Kemanusiaan
Kasus pembuangan bayi di Blora tidak hanya menyentuh sisi hukum, tetapi juga membuka ruang untuk diskusi tentang keadilan dan kemanusiaan.
