Poso – Kemenangan JPN Poso kembali terlihat setelah Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Negeri Poso memenangkan perkara perdata terkait sengketa penggunaan ruko milik Pemerintah Daerah Poso. Perkara ini bermula ketika sejumlah penyewa menggugat pemerintah daerah akibat penetapan harga sewa baru. Selama bertahun-tahun, para penyewa hanya membayar retribusi, sehingga perubahan kebijakan tersebut langsung memicu penolakan.
Pada Rabu (3/12), Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso membacakan putusan perkara. Dalam sidang itu, hakim menegaskan bahwa gugatan para penyewa tidak dapat diterima. Mereka juga menilai dalil gugatan obscuur libel atau kabur. Karena alasan tersebut, majelis memutuskan gugatan tidak memenuhi syarat formil untuk masuk ke tahap pemeriksaan lebih dalam. Dengan demikian, para penggugat kehilangan peluang untuk mempertahankan klaim atas ruko tersebut.
Baca Juga: Frasa Kunci WALHI Menang Gugatan Lingkungan di Poso
Setelah sidang, Kasi Intelijen Kejari Poso, M. Reza Kurniawan, S.H., M.H., menegaskan bahwa putusan tersebut memperjelas status ruko sebagai aset sah milik Pemda Poso. Ia juga menyampaikan bahwa para penyewa tidak memiliki dasar hukum untuk menguasai atau tetap menempati bangunan itu. Menurut Reza, langkah pemerintah daerah sudah tepat karena didukung aturan yang berlaku.
Selain itu, JPN Kejari Poso mewakili DPRD Kabupaten Poso sebagai Tergugat VII. Melalui argumentasi hukum yang kuat, tim JPN berhasil meyakinkan majelis hakim sehingga putusan berpihak pada pihak pemerintah daerah. Reza pun menilai kemenangan ini menegaskan fungsi JPN dalam melindungi aset daerah dari penguasaan tanpa hak.
Selanjutnya, ia memastikan Kejari Poso akan terus mendampingi pemerintah daerah dalam proses penertiban dan pengelolaan aset. Pendampingan tersebut penting agar setiap aset daerah memiliki perlindungan hukum yang memadai. Selain itu, langkah ini dapat mencegah potensi kerugian keuangan daerah.
Baca Juga: BLTS Kesra Tidak Tepat Sasaran: Warga Poso Protes Penyaluran Bantuan
Akhirnya, kemenangan JPN Poso menunjukkan komitmen aparat penegak hukum dalam menjaga kepentingan daerah serta memastikan tata kelola aset berjalan sesuai aturan dan prinsip akuntabilitas.
