Berita poso — Sejumlah perusahaan pelat merah (BUMN) resmi menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi sebagian pegawainya mulai pekan ini. Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah antisipasi terhadap situasi darurat yang tengah berlangsung di beberapa daerah, namun manajemen memastikan bahwa layanan publik tetap berjalan lancar.
WFH Dilakukan Secara Selektif
Baca Juga : Ini yang Dikhawatirkan Jika Sri Mulyani Benar-benar Mundur
Direktur Utama salah satu BUMN strategis, Arif Santoso, menjelaskan bahwa penerapan WFH tidak dilakukan menyeluruh, melainkan hanya pada bagian administrasi, perencanaan, dan divisi yang tidak mengharuskan tatap muka langsung dengan pelanggan.
“Prinsip kami adalah keselamatan karyawan sekaligus menjaga kelancaran operasional. Divisi pelayanan langsung tetap bekerja secara normal dengan pengaturan shift, sementara unit lain bisa WFH dengan sistem monitoring digital,” jelas Arif.
Jaminan Layanan Tetap Aman
Masyarakat tidak perlu khawatir akan terhambatnya pelayanan publik. Seluruh layanan utama, mulai dari pembayaran, distribusi, hingga layanan darurat, tetap dijalankan dengan dukungan sistem digital dan tenaga lapangan yang standby 24 jam.
“Kami sudah menyiapkan skenario hybrid. Semua kanal digital tetap aktif, dan tim lapangan selalu siap merespons kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Dukungan Teknologi Digital
Penerapan WFH ini juga memperkuat komitmen BUMN dalam transformasi digital. Penggunaan aplikasi internal, cloud system, serta layanan pelanggan berbasis aplikasi dipastikan meminimalisir potensi gangguan layanan.
Menurut Arif, pandemi beberapa tahun lalu telah memberikan pelajaran penting bahwa WFH bisa berjalan efektif asalkan infrastruktur digital dipersiapkan dengan baik.
Respons Pegawai dan Publik
Beberapa pegawai menyambut positif kebijakan ini karena memberi ruang fleksibilitas kerja sekaligus menjaga kesehatan. Di sisi lain, masyarakat berharap agar WFH tidak mengurangi kualitas pelayanan.
“Selama layanan tidak terganggu, kami mendukung langkah ini. Yang penting, kebutuhan masyarakat tetap diprioritaskan,” ujar Dewi, salah seorang pelanggan layanan BUMN di Jakarta.
Komitmen BUMN
Kementerian BUMN melalui juru bicara resminya menegaskan bahwa penerapan WFH di perusahaan pelat merah adalah bentuk adaptasi terhadap dinamika situasi nasional.
“Kami pastikan tidak ada pelayanan yang terganggu. Semua perusahaan pelat merah wajib menyiapkan contingency plan agar kepentingan publik tetap terjamin,” jelasnya.
